Kualitas dan Kapasitas Aparat Desa Harus Ditingkatkan

11-11-2015 / KOMISI II

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, peningkatan kapasitas dan kualitas kemampuan aparatur desa adalah sangat utama dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat desa sehingga terlaksana dengan baik.

“Kapasitas dan kualitas pemerintahan desa harus dibangun sejak awal, agar tidak sia-sia kebijakan yang dilakukannya, oleh karena itu perlu kehadiran negara dalam setiap persoalan masyarakat,” kata Rambe, Selasa (10/11/2015), usai memberikan pengarahan sekaligus memotivasi aparatur desa se-Sumatera Utara.

Menurutnya, kapasitas pemerintahan desa perlu ditingkatkan karena pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah juga bagian dari pemerintahan nasional yang merupakan pemerintahan secara keseluruhan dalam Negara Kesatuan RepubliK Indonesia (NKRI). Oleh karena itu meningkatkan kapasitas kemampuan, dan kapasitas lainnya dari aparatur desa adalah hal yang sangat penting.

Hal yang perlu ditingkatkan adalah upaya melakukan perencanaan pembangunan di desa, perencanaan yang akan dibahas dalam musrenbang di masing-masing daerah, termasuk  dalam mengeluarkan produk hukum desa dalam bentuk peraturan desa. Selain itu upaya meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan desa yang diharapkan adalah pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan kualias kehidupan yang semakin baik.

“Pembangunan nasional ini bukan hanya membuat jalan, tapi juga membangun karakter sumber daya manusia seutuhnya, sekaligus juga upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa terlaksana dengan baik,dan meningkatnya kualitas pembangunan desa,” tuturnya.

Rambe juga mengungkapkan masih ditemukan kesulitan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam perencanaan, dengan aturan-aturan yang sangat rijit dan detail. (as), foto : riska/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...